Dalam kegiatan tersebut, narasumber dari pihak KPHP Kendilo memaparkan berbagai persyaratan dokumen yang harus dipenuhi oleh kelompok masyarakat yang ingin mengajukan pelepasan lahan. Adapun dokumen yang diperlukan meliputi: Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah (SP2FBT), Fotokopi KTP pemohon dan fotokopi KTP dua orang saksi batas,  Surat keterangan penguasaan tanah (SKT, jual beli, hibah, dan lain-lain), 

Kegiatan sosialisasi berlangsung interaktif, di mana beberapa perwakilan masyarakat desa turut aktif mengikuti diskusi. Mereka mengajukan berbagai pertanyaan terkait prosedur pengurusan dokumen teknis serta batasan area yang dapat diajukan untuk pelepasan dari kawasan hutan.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat dapat menempuh jalur administratif yang benar dalam proses pengajuan legalisasi lahan. Dengan demikian, program pelepasan kawasan hutan produksi dapat berjalan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.